Atma Jaya

Awards
Tagline


ENG | IND
 

Home » Unit » Info Unit

Peraturan dan Perundangan

 

Kebijakan Nasional SPM Dikti 2016

Undang-Undang

1.

Undang-Undang RI No 12 2012 tentang pendidikan tinggi

 

Peraturan Pemerintah

1.

Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 DOSEN

 

Peraturan Presiden

1.

Peraturan Presiden No 8 2012 KKNI

Lampiran Peraturan Presiden No 8 2012 KKNI

2.

Peraturan Presiden No 8 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 

3.

Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019

 

Lampiran Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019

 

Peraturan Menteri Ristek dan Dikti

  TAHUN 2019
 

Permenristek No. 24 Tahun 2019: Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi

  Permenristek No. 7 Tahun 2019: Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri
   
  TAHUN 2018
 

Permenristek No. 59 Tahun 2018: Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi

  Permenristek No. 52 Tahun 2018: Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
  Permenristek No. 50 Tahun 2018: Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  Permenristek No. 16 Tahun 2018: Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
   
  TAHUN 2016

1.

Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendididkan Tinggi

 

2.

Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No 35 Tahun 2016 PROGRAM PROFESI INSINYUR

3.

Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No 32 Tahun 2016 Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi

   

1.

TAHUN 2015

Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No 44 2015 Standard Nasional Pendidikan Tinggi

Lampiran Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No 44 2015 Standard Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan BAN PT

1.

Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir

2.

Lamp.Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir

Kalender
S S R K J S M
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
bottom